Kasubag TU Sekaligus PPK Ikuti Bimtek Penginputan Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa TA 2022 dan Penyusunan RUP Tahun 2024

SEMARANG – Kepala Sub Bagian Tata Usaha PPK dan Operator Pengelola Barang dan Jasa Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan Kemenkumham Jateng, ikuti rapat Penyusunan RUP T.A. 2024, Dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa. Proses awal kegiatan persiapan pengadaan perencanaan umum pengadaan barang dan jasa resmi dimulai, Senin (11/12). Kantor Wilayah Kemenkumham Jateng menjadi tuan rumah kegiatan Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Kemenkumham T.A. 2024.

Secara resmi dan langsung membuka kegiatan, Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara Novita Ilmaris mengungkapkan kegiatan ini merupakan dalam rangka mendorong percepatan pelaksanaan barang/jasa dan pencapaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024.

Baca juga: Ombudsman: Sektor Pelabuhan Wajib Hadirkan Standar Pelayanan Publik

Dalam kata sambutannya, Kepala Biro yang juga merupakan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kemenkumham itu mengingatkan kembali tugas fungsi utama UKPBJ serta prinsip pengadaan barang/jasa.

“UKPBJ adalah sebagai dukungan pengadaan barang atau jasa. Kita wajib memastikan hasil kerja seluruh jajaran untuk memenuhi tujuh prinsip pengadaan yakni efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel, ” ujar Novi.

Baca juga: Kalapas Cilacap: Selalu Jalankan Tugas Sesuai SOP

Hal itu ia tekankan guna kedepannya siklus pengelolaan pengadaan Barang Milik Negara (BMN) berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan kontribusi negatif. Di mana hasil dari pengelolaan pengadaan oleh UKPBJ secara satu atap merupakan bagian dari peningkatan nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP).

“ITKP salah satu komponen penilaian indeks reformasi birokrasi yang sejalan dengan kualitas Kemenkumham dalam memberikan layanan bagi masyarakat, ” katanya.

Baca juga: TIM SAR Gabungan Berhasil Temukan Korban Yang Tenggelam Disungai Bantar

Sebagai penutup, Novi memberikan arahan strategi kebijakan PBJ untuk Tahun 2023 dan 2024 yakni dengan mempertahankan ITKP dan memaksimalkan belanja melalui E-Katalog.

Sebagai informasi, kegiatan yang berlangsung pada 11 s.d. 14 Desember 2023 secara luring dan daring ini diikuti oleh seluruh PPK di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Dan Kepala Satuan Kerja Pemasyarakatan SE Jawa Tengah. /aj

Baca juga: Wujud Rukun dan Damai, Pangdam IV/Dip: Masyarakat Jateng Bersatu Menjaga Kerukunan Tidak Mudah Dipecah Belah dan Paham Radikal