Lapas Karanganyar ikuti Mentoring dan Pendampingan Pencatatan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri

CILACAP - Bertempat di Aula Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap, Kanwil  Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah menggelar Monitoring dan Pendampingan Progres Input Realisasi Produk Dalam Negeri (PDN), Selasa ((06/09/2022).

Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kecintaan terhadap produk dalam negeri. Hal ini merupakan langkah untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Salah satu penerapannya adalah mengharuskan instansi pemerintah untuk memaksimalkan penggunaan hasil produksi dalam negeri dalam kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai oleh APBN/APBD.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kemenkumham Jawa Tengah diikuti oleh UPT Eks Karesidenan Banyumas Cilacap dan Nusakambangan. Mentoring dan Pendampingan ini juga merupakan langkah nyata melaksanakan Instruksi Presiden guna memanfaatkan potensi pasar domestik yang sangat besar.

Kepala Divisi Administrasi, Jusman, dalam arahanya, menyampaikan Realisasi atas belanja PDN tersebut akan didata dan dipantau melalui aplikasi P3DN. 

“Setiap UPT harus meningkatkan progres PDN, karena akan terpantau progres dari realisasi PDN tersebut yang kedepan bertujuan untuk pemulihan ekonomi negara” jelas Kadivmin Jusman

Dalam kegiatan ini Lapas Karanganyar diwakili oleh Kaur Kepegawaian dan Keuangan, Yosafat Pradana Esta. 

“Hari ini kami mengikuti pendampingan pengisian/ pencatatan E - tendering , E - purcashing, Non E - Purchasing, Non E - tendering, E - Kontrak dan penggunaan Produk dalam Negeri dalam aplikasi SPSE, ”  ungkap Kaur Kepegkeu.

“Sebagaimana yang diamanatkan oleh Kadivmin yaitu berharap kepada Kepala UPT bersama dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk berkontribusi dengan Kantor Wilayah terkait realisasi P3DN di jajaran Kemenkumham Jateng, " pungkasnya. 

Turut hadir dalam kegiatan, Kepala Bagian Program dan Humas, Budhiarso Widiarsono, Kepala Sub Bagian HRBTI, Hazmi Saefi, Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan, Dedi Hartono, serta Tim Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKBPJ) Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah.

(N.Son/***)